Jakarta, NU Online
Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama mendukung Departemen Agama untuk tetap menggunakan paspor coklat. Apabila keputusan Kerajaan Saudi Arabia untuk memberlakukan paspor hijau tidak bisa ditunda lagi, maka Asosiasi meminta kepada Departemen Agama agar pelayanan administrasi tersebut dapat segera diselesaikan di kantor-kantor imigrasi di daerah.
Demikian salah satu rekomendasi yang dihasilkan oleh Sidang Komisi VI yang juga berhasil menyepakati pendirian sekretariat yang memadai dan mendirikan usaha produktif. Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama bersidang untuk pertama kalinya di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, hingga Rabu larut malam (24/6). <>
Sidang yang diselenggarakan setelah Silaturrahim Nasional dan Deklarasi Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama ini berjalan sesuai rencana. Para peserta perwakilan 225 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) se-Indonesia yang diundang oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) ini, bersidang dengan tertib.
Sidang terbagi dalam empat komisi, yakni Komisi I Organisasi dengan pimpinan sidang KH Ade Marfuddin, Komisi II Program Kerja dengan pimpinan sidang KH Amir Mahmuddin dan Hj. Ratna Munaf, Komisi III Syariah, pimpinan sidang KH Muhammad Masyhuri Naim dan Komisi IV Rekomendasi dengan pimpinan sidang KH Hafidh Taftazani.
Komisi paling menarik dan memakan banyak waktu adalah Komisi II yakni Program Kerja. Komisi ini merekomendasikan diterbitkanya modul materi manasik standar, diklat managemen pengelolaan KBIH, Pembinaan kesehatan, sertifikasi pembimbing haji, Komisi ini juga merekomendasikan program dakwah melalui penerbitan majalah bina Haji, menumbuh kembangkan potensi zakat dan wakaf serta advokasi jamaah dan asosiasi. (min)
Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama mendukung Departemen Agama untuk tetap menggunakan paspor coklat. Apabila keputusan Kerajaan Saudi Arabia untuk memberlakukan paspor hijau tidak bisa ditunda lagi, maka Asosiasi meminta kepada Departemen Agama agar pelayanan administrasi tersebut dapat segera diselesaikan di kantor-kantor imigrasi di daerah.
Demikian salah satu rekomendasi yang dihasilkan oleh Sidang Komisi VI yang juga berhasil menyepakati pendirian sekretariat yang memadai dan mendirikan usaha produktif. Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama bersidang untuk pertama kalinya di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, hingga Rabu larut malam (24/6). <>
Sidang yang diselenggarakan setelah Silaturrahim Nasional dan Deklarasi Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama ini berjalan sesuai rencana. Para peserta perwakilan 225 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) se-Indonesia yang diundang oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) ini, bersidang dengan tertib.
Sidang terbagi dalam empat komisi, yakni Komisi I Organisasi dengan pimpinan sidang KH Ade Marfuddin, Komisi II Program Kerja dengan pimpinan sidang KH Amir Mahmuddin dan Hj. Ratna Munaf, Komisi III Syariah, pimpinan sidang KH Muhammad Masyhuri Naim dan Komisi IV Rekomendasi dengan pimpinan sidang KH Hafidh Taftazani.
Komisi paling menarik dan memakan banyak waktu adalah Komisi II yakni Program Kerja. Komisi ini merekomendasikan diterbitkanya modul materi manasik standar, diklat managemen pengelolaan KBIH, Pembinaan kesehatan, sertifikasi pembimbing haji, Komisi ini juga merekomendasikan program dakwah melalui penerbitan majalah bina Haji, menumbuh kembangkan potensi zakat dan wakaf serta advokasi jamaah dan asosiasi. (min)
Terpopuler
1
PBNU Buka Pendaftaran Beasiswa S1 ke Al-Azhar Mesir, Ini Ketentuan dan Cara Daftarnya
2
Khutbah Jumat: Menjadi Pribadi Lebih Baik di Tahun Baru Islam
3
Khutbah Jumat: Mewarnai Agenda Akhir Tahun dengan Tobat dan Introspeksi Diri
4
Khutbah Jumat Muharram: Bulan Istimewa, Penuh Keutamaan, dan Penghapus Dosa
5
Khutbah Jumat Tahun Baru Hijriah: Kiat Memperbaiki Masa Depan
6
Khutbah Jumat: Memaknai Hijrah dalam Kehidupan
Terkini
Lihat Semua
